Rabies di Bali Bertahan 18 Tahun, Ini Akar Masalahnya

Kesehatan

Rabies di Bali belum juga terkendali setelah virus itu pertama kali terdeteksi pada November 2008. Selama hampir 18 tahun, pemerintah menjalankan karantina, vaksinasi, hingga sterilisasi hewan, tetapi anjing yang berkeliaran bebas masih menjadi mata rantai penularan yang sulit diputus. Pemerintah menargetkan Bali bebas rabies pada 2030.

Masalah ini penting dituntaskan karena jumlah gigitan hewan penular rabies di Bali masih menjadi yang terbanyak di Indonesia. Dampaknya juga nyata: sedikitnya 239 orang meninggal akibat rabies sejak penyakit itu masuk ke pulau tersebut.

Jejak awal rabies masuk ke Bali

Bali pernah berstatus bebas rabies selama 82 tahun, sejak 1926 hingga virus itu muncul pada 2008. Penelitian guru besar virologi veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika, bersama sejumlah peneliti menelusuri asal-usul wabah tersebut.

Dalam riset yang terbit di jurnal Epidemiology and Infection pada 19 Agustus 2013, Mahardika dan tim menyimpulkan bahwa wabah di Bali disebabkan virus dari garis keturunan Indonesia. Nenek moyangnya berasal dari virus rabies di Kalimantan. Virus diduga terbawa melalui jalur pelayaran nelayan yang membawa anjing ke pantai selatan Bali, termasuk Pantai Kedonganan. Penelusuran memperkirakan peristiwa itu terjadi pada Januari hingga April 2008.

Kasus pada manusia kemudian tercatat pada tahun yang sama. Sejumlah korban, termasuk seorang anak berinisial KW yang digigit anjing rabies pada 16 September, meninggal pada November 2008. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan wabah rabies pada 30 November 2008. Tak lama kemudian, pemerintah pusat menetapkan Bali sebagai kawasan karantina penyakit rabies melalui keputusan Menteri Pertanian tertanggal 12 Desember 2008.

Sejak itu, padatnya populasi anjing di Bali membuat penularan sulit dikendalikan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menunjukkan korban meninggal masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir: 22 orang pada 2022, sembilan orang pada 2023, tujuh orang pada 2024, dan 16 orang pada 2025. Hingga 9 Februari 2026, sepuluh orang dilaporkan meninggal akibat rabies.

Vaksinasi dan sterilisasi belum memutus penularan

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk karantina dan vaksinasi hewan penular rabies. Secara geografis, Bali memiliki keuntungan sebagai pulau sehingga keluar-masuk hewan lebih mudah dibatasi. Namun, keunggulan itu belum cukup untuk mencegah penularan di dalam wilayah, terutama ketika anjing terus berkeliaran dan berkembang biak.

Vaksinasi belakangan dipadukan dengan sterilisasi untuk mengendalikan populasi anjing. Penelitian I Gusti Ngurah Sudisma dan rekan-rekannya mengenai program di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, menyebut pendekatan berbasis masyarakat itu dapat menekan laju perkembangbiakan sekaligus meningkatkan kekebalan populasi terhadap rabies.

Hasil tersebut, menurut penelitian itu, perlu ditopang keberlanjutan program kontrol populasi dan pemantauan vaksinasi secara berkala. Tanpa konsistensi, upaya vaksinasi berisiko tidak menjangkau hewan yang terus lahir atau berpindah di lingkungan warga.

Akar persoalan yang lebih sulit adalah penanganan anjing berkeliaran, baik yang memiliki pemilik maupun tidak. Selama hewan-hewan itu beranak pinak tanpa pengendalian, rantai penularan virus sulit diputus. Karena itu, tantangan Bali bukan hanya menyediakan vaksin, tetapi juga memastikan pengelolaan populasi anjing berjalan di lapangan.

Dilema penanganan anjing berkeliaran

Pada awal wabah, Gubernur Bali saat itu, I Made Mangku Pastika, pernah mengambil langkah berupa eutanasia terhadap anjing tak berpemilik. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari aktivis penyayang binatang dan akhirnya tidak berlanjut. Perdebatan itu memperlihatkan rumitnya mencari jalan yang sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan hewan.

Dalam seminar nasional Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dokter hewan senior Soeharsono kembali mendorong penanganan dari hulu. Ia mengusulkan agar anjing tak berpemilik ditampung terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mengadopsi, hewan tersebut dapat dieutanasia. Ia juga mendorong eutanasia terhadap anjing dewasa tak berpemilik maupun anjing berpemilik yang dibiarkan berkeliaran.

Usulan itu merupakan pilihan sulit di Bali, tempat anjing dihormati masyarakat. Pelaksanaannya, jika ditempuh, tetap harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. Namun, selama pengendalian anjing berkeliaran belum tuntas, vaksinasi dan sterilisasi saja belum menjawab seluruh persoalan.

Target Bali bebas rabies pada 2030 akan bergantung pada kesinambungan vaksinasi, pemantauan populasi, dan kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten. Perdebatan mengenai cara terbaik menangani anjing berkeliaran pun perlu disertai langkah nyata yang melindungi manusia sekaligus memperhatikan kondisi hewan.