PKS belum menentukan langkah terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai itu menyatakan tengah berkomunikasi untuk mencari kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan putusan MK telah memberi fakta hukum bahwa tidak ditemukan dokumen yang menyatakan Gibran menyelesaikan pendidikan menengah atas. Menurut dia, persoalan tersebut kini memasuki ranah sosial dan politik.
“Masyarakat punya hak merespons keputusan MK. Juga parpol. PKS sedang berkomunikasi untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Pernyataan PKS muncul di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran. Namun, sikap partai itu belum berupa dukungan ataupun penolakan. Mardani menegaskan hak masyarakat dan partai politik untuk merespons putusan, sementara PKS masih berupaya menentukan langkah yang dinilai tepat.
Gugatan pendidikan Gibran memicu audiensi
Wacana pemakzulan mengemuka setelah MK memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan itu dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, disebutkan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran ketika mendaftarkan diri.
Para penggugat menyatakan akan membawa persoalan itu ke sejumlah lembaga dan partai politik. Mereka berencana meminta audiensi dengan DPR, MPR, DPD, serta fraksi-fraksi di DPR untuk menyampaikan aspirasi mengenai pemakzulan.
Denny Indrayana, salah satu penggugat, mengatakan pihaknya sedang menyusun surat untuk meminta waktu bertemu dengan lembaga-lembaga tersebut. Ia juga menyebut sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPD. Rencana audiensi itu disampaikan Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Denny meminta lembaga legislatif mempertimbangkan pemakzulan Gibran. Menurut dia, pihaknya juga akan mendatangi partai-partai politik untuk mengetahui sikap mereka. Langkah itu, kata Denny, berkaitan dengan proses yang menurutnya melibatkan DPR, MK, DPR kembali, lalu MPR.
Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menyebut DPR sebagai pintu awal untuk mengusulkan proses pemakzulan. Ia mengatakan lembaga tersebut memiliki kewenangan konstitusional untuk memulai usulan itu. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan para penggugat ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR.
Respons partai masih beragam
Di antara partai-partai yang dimintai tanggapan, sebagian memilih menunggu dan mengkaji putusan MK sebelum menentukan sikap. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya menghormati proses serta keputusan MK dan masih memantau perkembangan. Demokrat, ujarnya, terbuka menerima audiensi dari berbagai elemen masyarakat.
PKB juga belum mengambil sikap resmi. Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, mengatakan partainya masih menunggu salinan putusan secara lengkap untuk dikaji dan dikalkulasi. Ia menyebut proses itu diperlukan sebelum PKB menyampaikan keputusan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan partainya akan mengkaji putusan MK dengan baik. Ia menegaskan tujuan yang hendak diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memilih tidak menanggapi langsung wacana pemakzulan Gibran. Ia meminta perhatian diarahkan pada kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang masih belum padam. Ganjar juga menyinggung protes dari negara tetangga yang terdampak asap.
PKS masih mencari langkah yang dianggap terbaik
Beragam tanggapan tersebut menunjukkan belum ada sikap seragam di antara partai politik. Ada yang membuka ruang bagi audiensi, ada yang masih memeriksa putusan, dan ada pula yang mengalihkan perhatian pada persoalan lain. PKS menyatakan masih berkomunikasi untuk mencari kondisi yang dianggap paling baik bagi kemajuan bangsa.
Dalam perkembangan berikutnya, perhatian akan tertuju pada hasil kajian partai-partai serta tindak lanjut rencana audiensi para penggugat. Namun, hingga pernyataan Mardani disampaikan, PKS belum mengumumkan keputusan resmi mengenai wacana pemakzulan tersebut. Aspirasi para penggugat dan respons lembaga politik akan menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang setelah putusan MK.

