Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menetapkan aturan bagi direksi dan komisaris BUMN, termasuk larangan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Ketentuan itu juga berlaku bagi pasangan serta anggota keluarga yang tercatat sebagai tanggungan, terutama jika unggahan mereka dapat memengaruhi reputasi pejabat atau perusahaan.
Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris. Surat itu ditetapkan pada 31 Oktober 2025 dan mengatur sejumlah aspek perilaku pejabat BUMN, mulai dari aktivitas di ruang digital hingga penggunaan fasilitas perusahaan.
Dalam ketentuan aktivitas media sosial, direksi dan komisaris diminta menggunakan akun secara bijak dan profesional. Mereka harus menjaga etika, norma, serta reputasi pribadi maupun perusahaan.
Unggahan pejabat BUMN harus menjaga reputasi
Danantara melarang publikasi gaya hidup mewah atau berlebihan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan, BUMN, maupun pejabat yang bersangkutan. Setiap unggahan, komentar, dan interaksi di media sosial juga harus mencerminkan integritas, profesionalisme, tanggung jawab, serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Dilarang mempublikasikan gaya hidup mewah atau berlebihan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan, BUMN, maupun pejabat yang bersangkutan,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Aturan tidak berhenti pada unggahan yang menunjukkan kemewahan. Direksi dan komisaris juga dilarang ikut dalam perdebatan politik, menyampaikan komentar partisan, atau menyebarkan opini pribadi yang dapat dikaitkan dengan jabatan mereka di BUMN.
Pengecualian hanya dimungkinkan jika pernyataan dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab institusional dan telah mendapat otorisasi resmi perusahaan. Sementara itu, unggahan di akun pribadi yang menyebut atau menandai perusahaan, anak usaha, maupun proyek strategis BUMN harus mengikuti kebijakan komunikasi resmi dan dikoordinasikan dengan Corporate Secretary atau bagian komunikasi perusahaan.
Ketentuan serupa berlaku bagi pasangan dan anggota keluarga yang terdaftar sebagai tanggungan direksi maupun komisaris. Perhatian terutama diberikan pada aktivitas media sosial yang dapat mencerminkan atau memengaruhi reputasi pejabat dan perusahaan.
Anggaran dan fasilitas perusahaan bukan untuk urusan pribadi
Surat edaran itu juga membatasi penggunaan anggaran dan fasilitas perusahaan. Direksi serta komisaris tidak diperkenankan memakai fasilitas atau dana perusahaan untuk hobi, olahraga, maupun kegiatan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kedinasan.
Kegiatan pribadi hanya boleh dilakukan di luar jam kerja dan tidak boleh mengganggu operasional maupun kinerja perusahaan. Dewan komisaris bertugas mengawasi penerapan pedoman tersebut dan melakukan evaluasi secara berkala.
Ketentuan mengenai kendaraan dinas turut diperjelas. Fasilitas perusahaan, termasuk kendaraan dinas, perjalanan, dan penginapan, pada dasarnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta bisnis perusahaan. Pejabat BUMN tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut untuk anggota keluarga apabila timbul biaya tambahan yang dibebankan kepada perusahaan.
Penggunaan protokoler, patroli, dan pengawalan jalan untuk keperluan pribadi atau kegiatan non-operasional juga dilarang. Penggunaan patroli dan pengawalan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, sementara pemanfaatannya untuk kegiatan operasional harian dibatasi sesuai ketentuan.
Pelanggaran menjadi bahan evaluasi pejabat
COO Danantara Dony Oskaria menyebut aturan baru itu ditujukan untuk mendorong profesionalisme manajemen BUMN. Ia menilai pejabat BUMN, sebagai pegawai pemerintahan, tidak semestinya menikmati fasilitas secara berlebihan.
“Pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah, bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan,” kata Dony.
Dony juga menyebut pembatasan penggunaan ajudan dan patwal sebagai bagian dari perubahan budaya kerja di perusahaan pelat merah. Menurut dia, pembatasan fasilitas itu sejalan dengan upaya agar pejabat tidak memperlakukan jabatan sebagai alasan untuk menikmati keistimewaan.
Pelanggaran terhadap pedoman dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, etika, dan integritas direksi maupun komisaris. Penanganannya juga dapat dilanjutkan melalui mekanisme penegakan kode etik dan tata tertib yang berlaku.
Dengan cakupan aturan yang menyentuh perilaku pribadi dan penggunaan fasilitas, pengawasan terhadap penerapannya akan menjadi bagian penting dari upaya menjaga profesionalisme BUMN. Konsistensi pelaksanaan pedoman ini akan menentukan apakah standar tersebut benar-benar menjadi kebiasaan di lingkungan perusahaan pelat merah.

