Iran: Konflik dengan AS Hanya Bisa Diakhiri lewat Negosiasi

Dunia

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan perang dengan Amerika Serikat tidak akan berakhir melalui kekuatan militer ataupun sanksi baru. Dalam pertemuan dengan para duta besar asing pada Minggu, 4 Oktober 2026, ia menyebut negosiasi yang adil dan setara sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Pernyataan itu disampaikan ketika upaya diplomatik antara Teheran dan Washington belum menghasilkan kesepakatan. Di saat yang sama, ketegangan di Selat Hormuz—jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas dari Teluk—masih menjadi salah satu titik sengketa utama.

Araghchi juga memperingatkan bahwa Iran akan membalas lebih keras jika pihak lawan kembali memilih konfrontasi militer. Teheran, katanya, akan mempertahankan diri dengan kekuatan yang lebih besar.

Iran dorong perundingan, bukan sanksi baru

“Tidak ada solusi militer, ataupun solusi yang didasarkan pada sanksi-sanksi baru,” ujar Araghchi. Ia menambahkan, hanya perundingan yang berpijak pada keadilan dan kesetaraan yang dapat mengakhiri konflik.

Pernyataan tersebut muncul setelah pembicaraan tidak langsung antara pejabat Iran dan Amerika Serikat berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iran disebut telah mengajukan sejumlah syarat, termasuk gencatan senjata di seluruh Timur Tengah, pembebasan asetnya yang dibekukan di luar negeri, pencabutan sanksi terhadap sektor minyak dan gas, serta penghentian blokade laut AS.

Presiden AS Donald Trump menolak proposal tersebut, tetapi masih membuka kemungkinan untuk melanjutkan negosiasi atau kembali menggunakan operasi militer. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan Washington telah menyampaikan tanggapan melalui perantara. Pemerintah Iran, kata dia, sedang mempertimbangkan pandangan itu melalui jalur yang sesuai.

Gharibabadi menyatakan Teheran akan menentukan langkah setelah menetapkan sikap akhir. Pada saat bersamaan, Iran juga menyiapkan diri menghadapi kemungkinan lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei mengatakan usulan terbaru AS dinilai sejalan dengan proposal sebelumnya mengenai isu nuklir, sementara Iran berfokus pada persoalan Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi pusat ketegangan

Perselisihan mengenai jalur pelayaran tersebut belum mereda. Iran berupaya mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz sejak awal perang dan menyerang kapal-kapal yang mencoba melintas tanpa izin. Amerika Serikat membalas dengan memblokade pelabuhan Iran serta menyerang kapal yang dituduh melanggar blokade.

Pada Minggu, badan keamanan maritim Inggris, UKMTO, melaporkan sebuah kapal tanker di Selat Hormuz terkena proyektil yang belum diketahui asalnya. Benturan itu merusak ruang mesin, tetapi seluruh awak kapal dilaporkan selamat dan tidak ada dampak lingkungan yang tercatat.

UKMTO tidak merinci kapan insiden terjadi, dari mana kapal berangkat atau ke mana tujuannya. Badan itu juga tidak memastikan apakah kapal tersebut merupakan tanker minyak atau pengangkut gas alam cair. Insiden ini menambah kekhawatiran terhadap keselamatan pelayaran di jalur yang berperan penting dalam perdagangan energi global.

Persoalan Hormuz sebelumnya sempat masuk dalam kerangka kerja penyelesaian permanen yang dituangkan dalam nota kesepahaman pada Juni. Namun, serangan Iran terhadap kapal-kapal di jalur itu memicu kembalinya operasi militer AS. Kampanye pengeboman AS dan Israel yang dimulai pada akhir Februari tidak mengakhiri perang, sementara Washington dalam beberapa pekan terakhir mengurangi operasi militer dan mengutamakan tekanan ekonomi.

Tekanan ekonomi membayangi pemerintah Iran

Blokade ekspor minyak turut memberi tekanan kepada Teheran. Di tengah situasi tersebut, Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri. Kantor kepresidenan menyebut keputusan itu diambil atas alasan pribadi, tanpa merinci lebih jauh.

Paknejad telah menjabat sejak Agustus 2024. Presiden Masoud Pezeshkian sebelumnya meminta dia tetap bekerja, tetapi akhirnya menerima pengunduran diri yang diajukan kembali atas desakan sang menteri. Hamid Bovard, pimpinan eksekutif Perusahaan Minyak Nasional Iran, ditunjuk sebagai pelaksana tugas menteri.

Perubahan di kementerian itu terjadi ketika perang dan pembatasan ekspor menambah tekanan ekonomi terhadap Iran. Meski demikian, Paknejad pernah menyatakan pendapatan dari minyak yang telah dijual masih terus masuk. Pemerintah Iran kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan dan mencari jalan keluar diplomatik dari konflik.

Seruan Araghchi untuk berunding belum menjamin kesepakatan akan segera tercapai. Nasib pembicaraan berikutnya, sikap Washington atas syarat Teheran, dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz akan menjadi penentu apakah kedua pihak dapat menahan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.