Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegur Meta karena belum melaporkan penindakan terhadap akun anak di Threads. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta perusahaan itu segera menunjukkan komitmen memenuhi kewajiban perlindungan anak di platform tersebut.
Permintaan itu disampaikan Meutya dalam konferensi pers pembaruan implementasi PP Tunas di Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Menurut dia, Meta telah menyampaikan laporan mengenai Instagram dan Facebook, tetapi Komdigi belum menerima laporan serupa untuk Threads.
Komdigi belum menerima laporan penindakan di Threads
Meutya mengatakan, sampai konferensi pers berlangsung, belum ada laporan tentang jumlah akun anak di Threads yang dinonaktifkan. Komdigi juga belum menerima laporan mengenai langkah perlindungan anak lainnya di platform itu.
“Untuk penonaktifan akun anak dari Threads belum ada laporan mengenai angka penindakan terhadap akun anak ataupun laporan apa pun yang diberikan kepada Komdigi,” kata Meutya.
Karena itu, pemerintah meminta Meta segera menyampaikan langkah yang telah dilakukan untuk memenuhi kewajibannya, terutama terkait Threads. Teguran tersebut secara khusus menyoroti ketiadaan laporan, bukan menyebut angka akun yang telah ditindak di platform itu.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya menekankan bahwa pemenuhan kewajiban perlindungan anak tidak cukup dinilai dari banyaknya akun yang dinonaktifkan. Pemerintah juga melihat perubahan fitur yang dapat membuat penggunaan platform lebih aman bagi anak.
Dengan demikian, laporan yang diminta Komdigi tidak hanya berkaitan dengan hasil penindakan berupa angka. Meta juga diharapkan menjelaskan langkah perlindungan yang diterapkan, meski dalam pemaparan tersebut pemerintah menyatakan belum menerima laporan apa pun mengenai Threads.
Meta laporkan penindakan di Instagram dan Facebook
Berbeda dengan Threads, Meta telah melaporkan sejumlah tindakan di Instagram dan Facebook. Perusahaan itu menyampaikan kepada Komdigi telah memblokir sekitar 85.000 akun Instagram serta 99.000 akun Facebook yang digunakan oleh pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Meta juga melaporkan telah mengalihkan sekitar 22,5 juta akun anak ke Teen Account. Data itu disampaikan dalam pembaruan implementasi PP Tunas yang dibahas pemerintah bersama para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Meutya mengakui laporan tersebut menunjukkan adanya kemajuan. Namun, pemerintah belum menganggap Teen Account di Instagram dan Facebook sebagai layanan berisiko rendah. Keduanya masih masuk kategori platform berisiko tinggi.
Penilaian itu, menurut Meutya, berkaitan dengan sejumlah risiko yang perlu dijawab melalui perubahan fitur. Risiko yang disebut mencakup kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik, kondisi fisiologis, hingga kesehatan mental.
Fitur komunikasi jadi perhatian pemerintah
Salah satu persoalan yang disoroti pemerintah ialah masih adanya fitur komunikasi dengan orang yang tidak dikenal pada Teen Account. Selama fitur tersebut belum diubah untuk menjawab risiko yang menjadi perhatian, akun tersebut belum dapat menjadi alasan untuk mengategorikan platform sebagai berisiko rendah.
Pengaturan yang berkaitan dengan adiksi juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai perubahan fitur yang lebih aman bagi anak perlu dipertimbangkan bersama upaya menonaktifkan akun, bukan dipisahkan dari penilaian atas perlindungan pengguna muda.
Meutya menyampaikan bahwa pendekatan Komdigi tidak berhenti pada angka pemblokiran. Pemerintah meminta platform memperhatikan desain dan pengaturan layanan, terutama fitur yang memungkinkan anak berhubungan dengan orang yang tidak dikenal serta fitur yang berpotensi mendorong penggunaan berlebihan.
Meta diminta menunjukkan komitmen di Threads
Teguran kepada Meta menempatkan Threads sebagai bagian yang belum dilaporkan dalam pembaruan penindakan akun anak. Sementara itu, laporan untuk Instagram dan Facebook telah memuat angka pemblokiran serta pengalihan akun ke Teen Account.
Komdigi kini menunggu Meta menyampaikan informasi mengenai langkah perlindungan di Threads. Kejelasan laporan dan perubahan fitur akan menjadi bagian penting untuk menunjukkan bagaimana kewajiban perlindungan anak dijalankan di seluruh platform yang berada di bawah perusahaan tersebut.
Pemerintah belum merinci bentuk tindak lanjut setelah permintaan itu disampaikan. Namun, pesan Meutya tegas: Meta perlu memenuhi kewajiban dan menunjukkan komitmen, termasuk melalui laporan yang selama ini belum diterima Komdigi untuk Threads.

