Wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 masih dalam tahap pembahasan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun penguatan mekanisme kenaikan kelas, dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, guru, murid, dan orang tua.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan penyusunan mekanisme tersebut belum selesai. Pemerintah menargetkan pembahasan dan persiapan kebijakan rampung pada 2027, sembari membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan.
“Saat ini, penguatan mekanisme tersebut masih dalam proses penyusunan,” tutur Toni, Jumat (9/10/2026).
Karena itu, wacana ini belum berarti seluruh sekolah akan langsung menerapkan kebijakan baru pada 2027. Kemendikdasmen masih mengkaji cara pelaksanaan agar keputusan naik atau tidak naik kelas dapat dibuat dengan lebih jelas, objektif, dan konsisten.
Aturan kenaikan kelas sebenarnya sudah berlaku
Toni menjelaskan, mekanisme kenaikan maupun tidak naik kelas pada dasarnya telah diatur dan tetap berlaku. Ketentuannya tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Dalam aturan tersebut, keputusan kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar selama satu tahun ajaran. Laporan itu mencerminkan pencapaian murid dalam seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta prestasi lain.
Penentuan kenaikan kelas juga dapat dilakukan melalui musyawarah guru. Proses ini dimaksudkan agar keputusan tidak bertumpu pada satu ukuran saja, melainkan memperhatikan perkembangan murid dan dilakukan secara adil.
Dengan demikian, penguatan yang sedang disiapkan pemerintah bukan semata-mata memperkenalkan konsep tinggal kelas yang sebelumnya tidak dikenal dalam aturan. Fokus kajian, menurut Toni, adalah memperjelas pelaksanaan mekanisme yang telah ada agar sekolah memiliki pertimbangan yang lebih konsisten.
Wacana muncul dari usulan penguatan kebijakan
Gagasan untuk menghapus praktik siswa otomatis naik kelas disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha, 2 Oktober 2026. Ia menyatakan pemerintah siap melaksanakan rekomendasi tersebut apabila disepakati dalam konvensi.
Mu’ti menyebut sistem yang meloloskan semua murid tanpa syarat dapat memunculkan keadaan yang ia sebut “rajin malas sama saja”. Namun, ia juga memberi catatan bahwa gagasan itu perlu melalui kajian akademik komprehensif dan menyerap masukan para pakar.
“Mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas,” kata Mu’ti dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Universitas Pendidikan Ganesha.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto turut mempertanyakan dampak ketiadaan kebijakan tinggal kelas terhadap iklim kompetisi di sekolah. Menurut Brian, anak-anak akan menghadapi persaingan yang ketat di luar sekolah.
Penilaian murid tak hanya berpatokan pada angka
Perdebatan mengenai kenaikan kelas juga menyentuh cara sekolah menilai perkembangan murid. Penelusuran regulasi yang dipaparkan Tirto menunjukkan istilah “siswa otomatis naik kelas” tidak tertulis secara eksplisit dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.
Aturan itu mengaitkan kenaikan kelas dengan penilaian sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekolah juga mempertimbangkan laporan kemajuan belajar dan menetapkan mekanisme kenaikan kelas berdasarkan pedoman yang berlaku.
Ketentuan penilaian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Regulasi sebelumnya, seperti Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, masih mengenal ulangan kenaikan kelas secara khusus. Sementara itu, aturan yang lebih baru memberi ruang bagi penilaian yang melihat capaian dan perkembangan murid secara lebih menyeluruh.
Pengamat pendidikan Universitas Semarang, Edi Subkhan, menilai tidak ada klausul yang mewajibkan guru menaikkan seluruh murid secara otomatis. Ia berpendapat pemerintah sebaiknya berfokus pada panduan teknis yang lebih jelas bagi sekolah dan guru, terutama agar pengukuran kompetensi murid memiliki parameter yang memadai.
Kesiapan sekolah menjadi pertimbangan
Kemendikdasmen menyatakan penguatan mekanisme akan mengacu pada hasil asesmen sekolah, kebutuhan murid, serta kesiapan satuan pendidikan. Perhitungan itu penting karena keputusan tinggal kelas, menurut Toni, bukan dimaksudkan sebagai hukuman bagi anak.
Prinsip yang dikedepankan adalah memastikan setiap murid memperoleh dukungan untuk mencapai kompetensi yang diperlukan sebelum melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Artinya, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keputusan menahan atau menaikkan murid, tetapi juga dengan dukungan belajar yang diberikan.
Ruang dialog yang dijanjikan pemerintah akan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan. Masukan guru, orang tua, sekolah, dan pakar pendidikan diperlukan untuk memastikan mekanisme yang disiapkan dapat diterapkan secara adil, sesuai kebutuhan murid, dan tidak berhenti sebagai perubahan aturan di atas kertas.

