Investigasi Lapas Cibinong: 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi

Nasional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai setelah menyelidiki temuan hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Kepala lapas yang saat itu menjabat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, sementara pegawai lain menerima hukuman disiplin berat dan sedang.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan menyatakan para pegawai terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rinciannya, satu orang diberhentikan, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang menerima hukuman disiplin sedang.

Menurut Rudi, sanksi juga dijatuhkan kepada kalapas lama dan kalapas baru. Sebelumnya, lima pejabat struktural dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan, yakni kalapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Investigasi Lapas Cibinong: 13 bangunan tak terdaftar

Pemeriksaan Kemenimipas mencatat ada 21 bangunan di area lapas. Delapan bangunan terdaftar, termasuk rumah milik kalapas, kepala subseksi keamanan, dan kepala subseksi registrasi. Tiga kontainer yang digunakan sebagai wisma asimilasi warga binaan juga masuk dalam daftar bangunan resmi.

Sementara itu, 13 bangunan lainnya tidak terdaftar. Rinciannya mencakup delapan bangunan berpagar hitam dan bercat putih yang ditemukan Ombudsman, dua bangunan menghadap aliran sungai, serta tiga tempat istirahat petugas.

Rudi menyebut bangunan-bangunan tersebut dibuat sejak 2023 untuk rumah pegawai. Pembangunannya disebut menggunakan dana swadaya warga binaan sehingga tidak tercatat sebagai aset negara. Bangunan itu tetap ada setelah pergantian kalapas pada 2023, lalu direnovasi pada 2025 dan baru selesai pada awal 2026.

Investigasi juga menemukan bangunan yang semula merupakan kantor, gudang, serta kantor sarana asimilasi dan edukasi telah dialihfungsikan menjadi guest house. Menurut Rudi, tempat itu digunakan untuk menerima kunjungan keluarga warga binaan, dengan sumber dana yang juga disebut berasal dari warga binaan.

Barang dipindahkan setelah pemeriksaan Ombudsman

Perbedaan kondisi lokasi dalam dua pemeriksaan menjadi sorotan. Ombudsman melakukan sidak pada 23 September, sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendatangi lapas pada 25 September. Sejumlah fasilitas yang sebelumnya terlihat, termasuk televisi, kulkas, dan foto-foto, tidak ditemukan saat kunjungan berikutnya.

Rudi mengatakan sebagian barang dipindahkan pada malam 23 September. Sebagian berhasil ditemukan di bekas kandang sapi di sekitar lapas, sedangkan sebagian lainnya disebut telah dibawa keluar. Ia juga menyatakan barang-barang itu dikembalikan setelah petugas mendapat informasi bahwa DPR akan berkunjung pada 30 September.

Menurut Rudi, pemindahan bangunan diperintahkan oleh kalapas. Temuan ini menjelaskan mengapa kondisi yang diperiksa Kemenimipas berbeda dari hasil sidak Ombudsman, sekaligus menjadi bagian dari penyelidikan terhadap tindakan para pejabat lapas.

Rudi juga membantah keterangan sebelumnya bahwa minuman keras yang ditemukan di salah satu rumah itu milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Adi Nugroho. Ia menyatakan minuman tersebut milik narapidana Jimmy Masrin, yang disebut menempati rumah itu.

CCTV tidak berfungsi, akses belakang dibantah

Di area bangunan mewah, tim menemukan sejumlah kamera pengawas. Namun, Rudi mengatakan CCTV tersebut sudah tidak berfungsi atau tidak merekam, sehingga rekaman yang dapat menjelaskan aktivitas di lokasi tidak tersedia.

Rudi juga membantah adanya jalur belakang yang memungkinkan warga binaan keluar-masuk tanpa pengamanan. Ia menyebut tim telah menelusuri area lapas dan menemukan batas lokasi berupa Sungai Ciliwung. Sebelumnya, Ombudsman sempat menyampaikan adanya jalur tanpa pengamanan, sehingga perbedaan keterangan ini turut menjadi perhatian dalam pemeriksaan.

Ombudsman menyatakan akan menyampaikan hasil investigasi secara resmi kepada Komisi II DPR, lalu meneruskannya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Presiden, dan Bappisus. Komisi XIII DPR juga telah mendapat persetujuan untuk mengunjungi Lapas Cibinong guna mencocokkan data dengan kondisi lapangan.

Rangkaian pemeriksaan tersebut akan menjadi penting untuk memastikan bagaimana bangunan dan fasilitas itu bisa muncul, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana pengawasan di lapas dijalankan. Hasilnya diharapkan memberi kejelasan, bukan hanya soal sanksi pegawai, tetapi juga pembenahan tata kelola agar fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai aturan.