Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang tercatat bernilai Rp1 miliar itu diajukan Waterman David Gea pada Kamis, 12 November 2026.
Informasi perkara tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran RMOL pada Minggu, 15 November 2026, perkara itu terdaftar dengan nomor 1419/Pdt.G/2026/PN Jkt.Sel.
Perkara tercatat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum
Dalam data SIPP, perkara diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Nilai gugatan yang tercatat mencapai Rp1 miliar. Namun, rincian petitum atau tuntutan yang diajukan Waterman belum dapat ditampilkan pada sistem tersebut.
Karena petitum belum tersedia, pokok persoalan yang menjadi dasar gugatan dan bentuk tuntutan penggugat belum diketahui secara terperinci. Informasi yang tercantum sejauh ini terbatas pada klasifikasi perkara, nilai gugatan, identitas para pihak, serta jadwal persidangan.
Tanggal surat perkara tercatat pada Rabu, 4 November 2026. Sementara itu, pendaftaran gugatan oleh Waterman di PN Jakarta Selatan tercatat dilakukan delapan hari kemudian, yakni pada 12 November 2026.
Pencatatan perkara sebagai dugaan PMH menunjukkan jenis perkara yang diajukan, bukan putusan pengadilan mengenai benar atau tidaknya tuduhan. Belum ada keterangan dalam informasi yang tersedia mengenai tanggapan Nusron maupun pihak-pihak lain yang turut digugat.
Lima pihak lain turut menjadi tergugat
Selain Nusron, gugatan tersebut mencantumkan lima orang lain sebagai tergugat. Mereka adalah Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, Nugraha, Pangasian Hatigoran Sirait, Darius Duhuzaro Gulo, dan Barnabas Laowo.
Informasi yang tersedia belum menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara atau hubungan mereka dengan pokok gugatan. Dengan belum tampilnya petitum di SIPP, belum dapat dipastikan pula tindakan apa yang dipersoalkan penggugat terhadap para tergugat.
Identitas para tergugat dan nilai gugatan menjadi bagian dari data perkara yang sudah tercatat. Namun, keduanya belum cukup untuk menjelaskan duduk perkara secara lengkap. Uraian lebih terperinci masih menunggu dokumen tuntutan atau informasi lanjutan dalam proses persidangan.
Sidang perdana dijadwalkan 3 Desember 2026
PN Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana perkara ini pada Kamis, 3 Desember 2026, pukul 09.30 WIB. Sidang akan berlangsung di Ruang Sidang 03 dengan agenda pemanggilan kepada para pihak.
Agenda pemanggilan tersebut menjadi tahap awal yang tercantum dalam jadwal perkara. Informasi yang tersedia belum menyebutkan agenda persidangan berikutnya atau perkembangan setelah sidang perdana.
Perhatian terhadap perkara ini selanjutnya akan tertuju pada kelengkapan informasi dalam SIPP dan proses di ruang sidang. Sampai pokok gugatan dan tuntutan penggugat diketahui, perkara tersebut masih perlu dipahami berdasarkan data yang sudah tercatat, tanpa menyimpulkan hasilnya lebih dahulu.

